|
|
|
|
05/16/2012
YLKI: Pemprov DKI Seharusnya Memboikot Iklan Rokok
JAKARTA (Suara Karya) Ironis, berdasarkanpenelitian yang dilakukan Yayasan LembagaKonsumen Indonesia (YLKI) terungkap, sebanyak22 persen penghasilan keluarga miskin (gakin)digunakan hanya untuk membeK rokok.Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, hasil penelitian yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu diketahui, 70 persen perokok di Jakarta berasal dari kalangan keluarga mis kin (gakm)Ironisnya lagi, 22 persen penghasilan mereka disisihkan untuk membeli rokok. Artinya, kata Tulus, kebutuhan akan rokok bagi gakin ini merupakan rata-rata kebutuhan nomor satu. Sedangkan kebutuhan akan beras berada di urutan kedua"Makanya ketika ada wacana agar mereka (gakin) tidak mendapatkan santunan kesehatan dari Pemprov DKI, secara ekstrim itu sangat rasional. Karena mereka bisamembeli rokok. Saya melihat ada fungsi yang keliru dalam mengalokasikan pendapatan dari keluarga miskin ini," ujar Tulus Abadi di Balai Kota, Jakarta, Senin (14/5).
By. Dwi putro
|
|
05/01/2012
'Tanpa Iklan Sekalipun Rokok Sudah Pasti Laku'
Jakarta, Peringatan kesehatan yang saat ini ada di bungkus rokok dinilai sangat tidak seimbang dengan iklan dan promosi yang beredar dengan berbagai cara, baik di media elektronik, cetak maupun baliho. Bahkan, tanpa iklan sekalipun rokok sebenarnya sudah pasti laku di pasaran."Selama ini bahaya rokok selalu ditutupi oleh industri dengan peringatan yang kecil sekali, yang bagi konsumen itu informasinya tidak jelas. Tapi kemudian iklannya dan promosi masih sangat kuat, jadi satu sisi ada peringatan kesehatan yang sangat kecil berupa tulisan dan di sisi lain iklan lebih dominan. Ini menjadikan psikologi konsumen menjadi terganggu," ujar Tulus Abadi, Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), disela-sela orasinya menuntut pengesahan RPP Pengamanan Produk Tembakau di depan Gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (26/4/2012).
By. Merry Wahyuningsih
|
|
03/28/2012
Rokok Ilegal Gembosi Penerimaan Cukai Negara
DIREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan perang terhadap rokok-rokok ilegal yang masih banyak beredar di berbagai daerah di Tanah Air. Hal itu dilakukan untuk memompa penerimaan negara dari sektor cukai.Demikian diungkapkan Kepala Subdirektorat Penindakan Kantor Pusat DJBC Untung Purwoko dalam menanggapi upaya memaksimalkan penerimaan cukai, di Jakarta, kemarin.Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan penerimaan cukai ditingkatkan menjadi Rp83,2 triliun dari pagu APBN sebesar Rp7S,4 triliun. Dengan begitu, setoran cukai DJBC da-larn APBN-P 2012 dinaikkan sebesar Rp7,8 triliun.Menurut Untung, upaya DJBC untuk menggenjot penerimaan dari sektor cukai ialah dengan memberantas peredaran rokok ilegal. Sejauh ini penegakan hukum terhadap rokok ilegal sudah dilakukan DJBC.
By. Ant/E-3
|
|
03/28/2012
Anggota Komisi VII Dewi Aryani Nilai Pemerintah Risau dengan Kebijakannya
Hiruk pikuk kegaduhan soal rencana kenaikan harga ba-han bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin membuat rakyat membabi buta melakukan penolakan.Sayangnya, pemerintah seolah tak pernah menghiraukan. Bahkan, pengerahan militer menunjukkan pemerintah risau, ketakutan berlebihan terhadap gerakan yang terjadi.Bukan upaya perbaikan kebijakan yang dilakukan, tetapi justru memaksakan dengan menambah keruwetan situasi akibat TNI mulai ke luar barak.Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dewi Aryani di Jakarta, Minggu (25/3), mengatakan, sudah banyak sekali digulirkan ide-ide dari pakar ekonomi, kebijakan publik termasuk para politisi. Sampai rakyat berbagai usulan perbaikan kebijakan, termasuk saran konkrit untuk menambah pemasukan negara.Sementara itu, soal cukai rokok contohnya, seharusnya bisa juga menjadi altematif solusi. Dari berbagai sumber dapat dirangkum bahwa untuk tahun 2012, pemerintah mentargetkan pendapatan dari cukai rokok sebesar Rp73 triliun.
By. y
|
|
03/28/2012
Cukai Rokok Perlu Dinaikkan
JAKARTA (Suara Karya) Pemerintah perlu menaikkan cukai rokok untuk mendongkrak penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).Tambahan penerimaan negara ini bisa dimanfaatkan untuk menambah subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi lain yang dibutuhkan rakyat Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan besaran royalti batu bara dengan mengikuti pola bagi hasil dalam, kegiatan industrialisasi. Tentunya ini juga dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.Rangkuman pendapat ini disampaikan anggota Komisi VH DPR Dewi Aryani dan pengamat energi/Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, secara terpisah, kemarin"Banyak sekali digulirkan ide-ide, mulai dari pakar ekonomi hingga pengamat kebijakan publik, termasuk politisi, dalam menambah pemasukan negara ini. Da-lam hal ini, cukai rokok seharusnya bisa juga menjadi altematif solusi untuk menambah penerimaan negara," kata Dewi Aryani.
By. A Cholr
|
|
03/28/2012
Penghentian Iklan Tidak Bisa Serta-merta
PENGHENTIAN iklan rokok di televisi tidak bisa serta-merta dilakukan karena banyak industri lain yang bergantung sepenuhnya pada industri rokok.Saat ini Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (Panja RUU) Penyiaran masih mencari jalan tengah sebagai solusi."Satu sisi atas nama kesehatan, bisa saja tidak ada lagi promosi kaca dan ruang publik. Namun di sisi lain, industri-industri lain bergantung sepenuhnya kepada perusahaan rokok. Tidak mudih mencari solusi yang baik," ujar anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya dalam rapat dengar pendapat umum dengan pemangku kepentingan penyiaran di kompleks parle-men Senayan, Jakarta, Kamis (22/3).
By. Wta/P-4
|
|
03/28/2012
Larang Iklan Rokok
PEMPKOT Bukittinggi melarang pemasangan iklan rokok di daerah itu, menyusul diterbitkannya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daer- * ah Kota Bukittinggi, Herry Rusli, Jumat (23/3)j mengatakan, sejumlan iklan rokok yang masih ter- pasang diberi toleransi sampai batas kontrak berakhir, namun selanjutnya tidak bisa diperpanjang."Pada 2013 seluruh iklan rokok maupun sponsor kegiatan yang menggunakan produk rokok dilarang. Sikap ini untuk mendukung penerapan Perda Ka- i wasan Tanpa Rokok," kata dia. Menurut dia, pelarangan iklan rokok pasti akan berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, namun hal itu dapat diantisipasi dengan memaksimalkan pajak hotel, restoran, penerangan jalan, retribusi serta pendapa- tan asli daerah yang sah lainnya. "Larangan iklan rokok itu sebenarnya mengundang keberatan dari sponsor rokok yang selama ini diizinkan memasar- kan produknya." (akhir)\
By. akhir
|
|
03/28/2012
Bukittinggi Larang Iklan Rokok
BUKITTINGGI - Pemerintah Kota Bukittinggi. Sumatera Barat mulai melarang pemasangan iklan rokok. Menurut kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi Herry Rusli, Jumat (23/3), pemerintah kota memberi toleransi pada iklan rokok yang sudah terpasang sampai batas kontrak berakhir dan tidak akan mengizinkan perpanjangan."Tahun 2013 seluruh iklan rokok maupun sponsor kegiatan yang menggunakan produk rokok dilarang. Ini untuk mendukung penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok," katanya. Ia mengakui, pelarangan iklan rokok akan mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) sampai sekitar Rp 450 juta per tahun, namun hal itu akan diantisipasi dengan memaksimalkan pemasukan dari sektor yang lain. "Larangan iklan rokok itu sebenarnya mengundang keberatan dari sponsor rokok yang selama ini diizinkan memasarkan produknya. Namun, kebijakan ini diharapkan dapat dimengerti." kata dia. (Ant)
By. Ant
|
|
03/24/2012
Bocah Doyan Ngerokok Naik 28 Persen Pertahun
Komnas PA Bakal Gugat Pemerintah Pengusaha
Ilham Hadi asal Sukabumi, Jawa Barat adalah bocah perokok berat. Dalam sehari ia bisa menghabiskan dua bungkus rokok. Kalau hobinya itu tak dituruti ogah pergi sekolah.BAHKAN bocah berusia 8 tahun ilu akan bertindak kasar dengan memukul dan melukai kedua orangtuanya. Tak jarang perabotan dan kaca jendela diminatinya pun menjadi sasaran amukan.Yang lebih menyedihkan lagi demi mendapatkan rokok, Ilham rela menjadi tukang parkir di sebuah mini market. Bahkan, ia pernah kepergok mencuri barang milik saudaranya.Sebagai orang tua, Agan Umar dan Nenah hanya bisa pasrah melihat kelakuan putranya itu. Umar pernah membawanya ke Puskesmas serta paranormal untuk disembuhkan, tapi usahanya belum berhasil. Ilham sudah telanjur terjangkit penyakit adiksi alias ketergantungan. Kini, kasus anak kecanduan rokok tersebut ditangani Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA).Selain Ilham, kasus anak perokok terjadi pada Aldi bocah berusia 2,5 tahun, warga Desa Teluk Kemang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan Sandi berusia 4 tahun dari Malang, Jawa Timur. Aldi yang anak tukang sayur ini mulai merokok sejak berumur 11 bulan. Dalam sehari keduanya dapat menghabiskan empat bungkus rokok.
By. DIR
|
|
03/24/2012
Produsen Rokok Favorit Ilham Akan Digugat
JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait berencana mengajukan gugatan class action terhadap produsen rokok yang menjadi favorit Ilham Tergugat pertama, kata dia, adalah produsen rokok secara spesifik pada mereknya. "Ada dua rokok yang kami lihat jadi idola masyarakat dan biasa diisap perokok cilik," kata dia.Komnas PA juga akan menggugat industri rokok secara keseluruhan dan pemerintah. Pasalnya, Komnas menganggap pemerintah telah lalai membiarkan produsen rokok mengiklankan produknya secara bebas. "Pemerintah membiarkan anak-anak menjadi korban adiksi bahaya tembakau," kata dia.
By. N/A
|
|
|
|
|
|
|
Health 
